Pendahuluan

Di era digital yang semakin terhubung, keamanan siber menjadi perhatian utama bagi individu, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia. Undang-undang keamanan siber dirancang untuk melindungi data, privasi, dan infrastruktur kritis dari ancaman siber yang terus berkembang. Artikel ini akan menjelajahi undang-undang keamanan siber yang berlaku di Indonesia serta perkembangan terbaru di tingkat internasional pada tahun 2025.

Undang-Undang Keamanan Siber di Indonesia

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik):
- Telah diperbarui beberapa kali, UU ITE menjadi dasar utama dalam mengatur kejahatan siber di Indonesia. Pasal-pasal di dalamnya mencakup kejahatan seperti hacking, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas online.
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP):
- Meskipun belum berlaku sepenuhnya pada awal 2025, RUU PDP diharapkan memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi, mirip dengan GDPR di Eropa. Ini akan memberikan hak kepada individu atas data mereka dan mengharuskan perusahaan untuk memastikan keamanan data.

Perkembangan Global dalam Undang-Undang Keamanan Siber

Uni Eropa:
- NIS 2 Directive: Berfokus pada peningkatan keamanan siber untuk infrastruktur kritis, NIS 2 mewajibkan perusahaan di sektor-sektor penting untuk mematuhi standar keamanan yang lebih ketat, dengan penegakan yang lebih tegas mulai 2025.
- Cyber Resilience Act: Undang-undang ini memastikan produk digital memiliki fitur keamanan yang memadai sepanjang siklus hidup produk.
Amerika Serikat:
- Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act (CIRCIA): Membutuhkan pelaporan insiden siber dalam 72 jam, khususnya untuk perusahaan di sektor infrastruktur kritis, dengan aturan yang diharapkan selesai pada Oktober 2025.
- State Privacy Laws: Beberapa negara bagian AS telah atau akan menerapkan undang-undang privasi data, seperti Delaware Personal Data Privacy Act (DPDPA), yang berlaku mulai Januari 2025.
Cina:
- Dengan tingkat pelanggaran siber yang tinggi, Cina telah menerapkan regulasi yang ketat, termasuk Regulasi untuk Administrasi Keamanan Data Jaringan yang berlaku mulai Januari 2025, menambah detail tentang perlindungan data pribadi.
India:
- Digital Personal Data Protection (DPDP) Act 2023 dan usulan untuk Digital India Act menunjukkan langkah menuju regulasi yang lebih ketat terhadap data dan teknologi, mengakomodasi kebutuhan modern.

Tantangan dan Pertimbangan

Biaya Kepatuhan: Implementasi undang-undang baru bisa menjadi mahal, terutama untuk usaha kecil dan menengah.
Tumpang Tindih Regulasi: Perusahaan yang beroperasi secara global sering kali harus menghadapi hukum yang berbeda di setiap negara, yang bisa rumit dan mahal.
Ancaman yang Berkembang: Dengan undang-undang yang semakin ketat, pelaku kejahatan siber juga mengembangkan teknik baru.

Kesimpulan

Undang-undang keamanan siber di 2025 menunjukkan komitmen global untuk melindungi ruang digital. Di Indonesia, UU ITE dan RUU PDP menjadi dasar, sementara di seluruh dunia, regulasi sedang disesuaikan untuk menghadapi ancaman yang lebih canggih. Meski menghadirkan tantangan, ini adalah langkah penting menuju lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi untuk semua.