Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah menjadi topik yang banyak dibicarakan, terutama dengan rencana peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada awal tahun 2025. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kenaikan PPN ini:
Dasar Hukum:
- Kenaikan tarif PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Penerapan:
- PPN 11% mulai diterapkan pada 1 April 2022, dan kenaikan ke 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dampak:
- Positif:
- Pemerintah berharap kenaikan PPN bisa meningkatkan penerimaan negara, yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan infrastruktur, serta menstabilkan ekonomi negara melalui peningkatan rasio pajak (tax ratio).
- Negatif:
- Beberapa kritik mengatakan bahwa kenaikan ini akan membebani masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dengan potensi untuk meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.
- Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) khawatir akan kesulitan menyesuaikan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan dari kenaikan PPN.
Tanggapan Masyarakat:
- Ada demonstrasi dan petisi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN ini, menunjukkan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Ada juga diskusi di media sosial yang menyoroti dampak negatif terhadap konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.
Barang dan Jasa yang Terkena Kenaikan:
- Kenaikan PPN ini akan berlaku untuk sebagian besar barang dan jasa yang selama ini dikenai PPN, kecuali untuk beberapa barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu yang tetap mendapat fasilitas bebas PPN atau tarif PPN final yang lebih rendah.
Sentimen di Media Sosial:
- Di platform seperti X, terdapat postingan yang menunjukkan kekhawatiran terhadap kenaikan ini, serta protes terhadap kebijakan tersebut.
Secara keseluruhan, kenaikan PPN ini memiliki implikasi yang kompleks, dengan argumen pro dan kontra yang kuat dari berbagai pihak.
Untuk sumber informasi lebih lanjut:
