Harun Masiku: Sosok di Balik Kasus Suap KPU yang Menghilang

Pendahuluan

Harun Masiku adalah nama yang telah terukir dalam sejarah politik Indonesia sebagai seorang buronan dalam kasus suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjadi sorotan media dan publik bukan karena prestasinya dalam dunia politik, melainkan karena kasus hukum yang menjeratnya.

Profil Harun Masiku

Harun Masiku lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1971. Pendidikannya dimulai dari sekolah dasar hingga menengah atas di Watapone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebelum melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dan kemudian ke University of Warwick, Inggris, untuk mempelajari Hukum Ekonomi Internasional. Harun meraih British Chevening Award pada tahun 1998 dan pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di West Midland, Inggris.

Karir profesionalnya mencakup pekerjaan sebagai pengacara di beberapa firma hukum dan posisi sebagai pengacara korporat di PT Indosat, Tbk. Di dunia politik, ia pernah menjadi tim sukses Partai Demokrat di Sulawesi Tengah pada pemilu 2009, sebelum beralih ke PDIP untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019.

Kasus Suap KPU

Kasus yang menjerat Harun Masiku berawal dari peristiwa suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada tahun 2019-2020. Harun diduga memberikan suap untuk mempengaruhi penetapan anggota DPR RI dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah meninggalnya calon legislatif PDIP dari Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas. Harun mengusahakan agar ia yang menggantikan Nazarudin, meskipun KPU telah menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020, namun Harun berhasil meloloskan diri. Sejak itu, Harun Masiku menjadi buronan dan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) diumumkan oleh KPK. Keberadaannya dicari baik di dalam maupun luar negeri, dengan laporan-laporan yang mengindikasikan ia sempat berada di Singapura, Malaysia, dan akhirnya diduga bersembunyi di Kamboja.

Dampak dan Kontroversi

Kasus Harun Masiku bukan hanya menarik perhatian karena sifatnya yang sensasional tetapi juga karena implikasinya pada sistem politik dan keadilan di Indonesia. Kasus ini membuka mata publik mengenai potensi korupsi dalam proses politik, terutama dalam penetapan anggota parlemen. Selain itu, keberhasilan Harun menghindar dari penangkapan selama bertahun-tahun menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas KPK dan kerja sama internasional dalam penangkapan buronan korupsi.

Kontroversi juga muncul ketika ada yang menduga bahwa Harun mungkin telah mendapatkan perlindungan atau bantuan dari pihak tertentu, meskipun klaim ini tidak pernah dibuktikan. Pencarian Harun juga diiringi oleh berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang beredar di media sosial, terutama di platform seperti X, di mana berbagai narasi tentang keberadaan dan statusnya muncul.

Kesimpulan

Harun Masiku tetap menjadi misteri besar dalam panorama hukum dan politik Indonesia. Meskipun KPK dan kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menangkapnya, termasuk bekerja sama dengan Interpol, keberadaan Harun masih menjadi tanda tanya besar. Kasus ini mengingatkan kita pada kompleksitas dan tantangan dalam memerangi korupsi, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem politik.